Dasar PPh Pasal 21

Dasar Hukum PPh Pasal 21

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang tarif pemotongan dan pengenaan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan yang menjadi beban anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 tentang petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan orang pribadi.
4. Perarturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang tata cara pemotongan pajak penghasilan pasal 21 bagi pejabat negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI, dan Pensiunannya atas penghasilan yang menjadi beban anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.11/2012 tentang penyesuian besarnya penghasilan tidak kena pajak. (SUDAH DICABUT)
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.10/2015 tentang penyesuian besarnya penghasilan tidak kena pajak.
7. Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-31/PJ/2012 tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 dan/atau pajak penghasilan pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan orang pribadi. (SUDAH DICABUT)
8. Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-14/PJ/2013 tentang bentuk, isi, tata cara pengisian  dan penyampaian surat pemberitahuan masa pajak penghasilan pasal 21 dan/atau pasal 26 serta bentuk bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21 dan/atau pasal 26. 
9. Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 dan/atau pajak penghasilan pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa. dan kegiatan orang pribadi.